-
BANDA ACEH| BNRI NEWS
Kepala Perwakilan YARA Banda Aceh, Dato' Yuni Eko Hariatna atau Haji Embong memberikan apresiasi kepada BPMA atas capaian Industri Hulu Migas di Aceh malampui target dengan memberikan tekanan di semua sektor, termasuk sub sektor minyak dan gas bumi (Migas) di tengah pandemi ini.
Dari pantauan YARA, realisasi penerimaan negara sub sektor migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi di bawah pengawasan BPMA hingga kuartal III tahun 2021 adalah sekitar 256 miliar atau mencapai 150% dari target dan diperkirakan pada akhir tahun, realisasi capaian sebesar Rp. 324 miliar atau 189% dari target.
“Sebelum memberikan apresiasi ini tentu kami menelusuri terlebih dahulu capaian produksi migas dan hasil yang di dapat untuk Aceh di bawah pengawasan BPMA. Sementara itu, dari data yang kami peroleh hasil 150 persen lebih tinggi dari target yang di tetapkan pada kuartal III tahun ini dan proyeksinya juga bisa mencapai 189 persen atau sekitar 324 milyar.
Capaian ini, kata Embong, perlu kita apresiasi untuk lebih menyemangati BPMA dalam mengoptimalkan produksi migas di Aceh," ujar Haji Embong saat menyerahkan rencong Aceh secara simbolis kepada Deputi Perencanaan BPMA, Mulyawan di kantor BPMA, Banda Aceh Rabu, (8/12/2021).
YARA juga melihat data capaian lifting cost sebesar 18,5 USD/boe lebih rendah 9,3 USD/boe di bawah target tahun 2021 yaitu sebesar 28 USD/boe atau 134% dari target.
Selanjutnya, kata embong, untuk capaian produksi minyak & gas bumi hingga Oktober tahun 2021 yaitu sebesar 17,867 BOEPD atau 105% dari target. Hingga akhir Desember tahun 2021, capaian tersebut akan mencapai 18,611 BOEPD atau 109% dari target.
Kemudian, hasil yang baik juga didapat dari komitmen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada industri hulu migas yakni 76,13 % atau melampaui 134% dari target sebesar 57%. Untuk Pajak dan Retribusi Daerah dari Kegiatan Hulu Migas di Aceh, Pemerintah menerima penghasilan dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Sementara itu, untuk Pajak Penghasilan Blok “B” yang sudah disetorkan ke pemerintah adalah sebesar 48.9 milyar, Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Aceh Timur disektor migas yang telah disetorkan pada tahun 2021 sebesar 56.9 milyar dimana 90% nya atau sebesar 51.2 milyar menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penghasil.
Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Utara, PBB yang telah disetorkan pada tahun 2021 sekitar 36 milyar dimana 90% nya atau sekirat 33 milyar menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penghasil.
Kemudian, untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kegiatan Hulu Migas di Aceh selama periode Kuartal III sudah dibayarkan ke Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 344.620.225, sedangkan untuk Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp. 394.851.490. PDRD ini bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri oleh KKKS yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur “ada puluhan milyar hasil dari sektor hulu migas yang telah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam pantauan kami, Aceh Timur mendapatkan 56,9 miyar dan 90 persennya menjadai PAD,16, 2% untuk provinsi yang bersangkutan, 64, 8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, 9% untuk biaya pemugutan.
Aceh Utara mendapatkan 36 milyar dimana 90 persennya menjadi PAD juga, dan untuk penerimaan pajak daerah ada sekitar 344.620.225 untuk Aceh Timur dan 294.851.490 untuk Aceh Utara, tentu saja jika produksinya semakin di tingkatkan oleh BPMA maka semakin besar yang akan di terima oleh Pemerintah Daerah, oleh karenanya apresiasi ini kita berikan untuk menyemangati BPMA agar terus tingkatkan produksi migas di Aceh," tutup Embong.
Sementara itu, Kepala BPMA yang di wakili oleh Deputi Perencanaan, Mulyawan saat penyerahan apresiasi tersebut sangat berterimakasih kepada YARA yang memantau kinerja BPMA, “saya mewakili lembaga BPMA menyampaikan terimakasih kepada kawan-kawan YARA, tentu saja dukungan dan pengawasan masyarakat Aceh sangat penting kepada kami, dan kami akan terus meningkatkan produksi migas di Aceh agar pendapatan yang di dapat oleh Aceh juga lebih besar," tutup Mulyawan deputi perencaan BPMA.
(Helman)
